Nasib Korban Kios Mangkrak Terkatung

Posted: July 19, 2010 in news

Deretan kios mangkrak di tepi jalan Wates-Jogja, Demangrejo Sentolo Kulonprogo

Kulonprogo – Nasib korban mangkraknya pembangunan 60 kios  di wilayah Demangrejo Sentolo hingga kini masih terkatung-katung. Berbagai upaya yang dilakukan Pemkab Kulonprogo untuk menyelesaikan kasus yang terjadi sejak awal 2007 silam itu tak kunjung membuahkan hasil. Jalur hukum sebagai salah satu solusi permasalahan belum juga ditempuh.

Mangkraknya pembangunan sederet kios di tepi jalan Wates-Jogja, tepatnya di sebelah barat pertigaan Kenteng itu akibat kaburnya pihak kontraktor, yakni PT.Dita Karya Mandiri (DKM) Pemalang Jawa Tengah. Meski demikian, direktur PT.DKM Hadi Purnomo yang diduga melakukan penggelapan uang hingga milyaran rupiah itu diketahui masih bebas berkeliaran.

Salah satu korban peserta lelang kios, Muh Indarto (40) warga Karangpatihan Demangrejo mengaku telah menyetor angsuran sebesar 19,5 juta untuk kios ukuran 3×4 meter itu. Selain Indarto, sudah banyak peserta lelang lain yang telah melunasi angsuran sebesar 32,5 juta untuk masa sewa 20 tahun.

“Sejak 2008 silam kami sudah mengadu ke DPRD terkait kasus penipuan ini. Saat itu dewan menjanjikan akan segera mempertemukan para korban dengan bagian hukum Setda. Namun hingga 2 tahun lebih, janji itu belum terealisasi” katanya.

Keinginan Indarto dan sejumlah korban lain sebenarnya cukup simpel. Mereka hanya ingin pemkab mempertemukan seluruh korban guna membahas penyelesaian masalah sekaligus menentukan langkah hukum yang akan ditempuh.

Terpisah, Kabag Hukum Heriyanto mengatakan pihaknya pernah memfasilitasi pertemuan antara korban, baik dari para peserta lelang, pihak investor, pihak pemasok bahan bangunan yang belum dibayar, dan pekerja pembangunan yang belum digaji dengan pihak kontraktor.

“Saya lupa kapan pertemuan itu digelar. Yang pasti, dalam pertemuan yang digelar di balai desa setempat itu pihak kontraktor hanya berjanji akan melunasi seluruh hutangnya. Kami sangat mendukung jika para korban akan menempuh jalur hukum, yakni dengan melapor ke Polres atas tuduhan penipuan dan penggelapan” terangnya.

Heriyanto menambahkan, pihak pemkab tidak berwenang untuk campur tangan dalam proses jalur hukum. Pasalnya, kasus penipuan itu masuk ranah pidana.

“Seharusnya para korban segera melapor ke Polres agar proses hukum cepat berjalan. Sementara itu, Pemkab akan berkoordinasi dengan pemerintah desa, Disperindag, dan sejumlah instansi terkait untuk mencari solusi masalah mangkraknya pembangunan kios itu” pungkasnya. (leo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s