Sekda: Jangan Memancing di Air Keruh!

Posted: July 29, 2010 in news

Sekda Kulonprogo Budi Wibowo

*Konflik Pasir Besi Butuh “Kepala Dingin”

Kulonprogo – Sekda Kulonprogo Budi Wibowo menghimbau berbagai elemen yang terlibat dalam rencana pertambangan pasir besi untuk tidak memperkeruh suasana. Pernyataan ini disampaikannya seusai menghadiri rapat pemaparan Bappeda di Gedung Binangun Komplek Pemkab, Kamis (29/7).

“Semua pihak harus duduk bersama untuk menciptakan suasana yang kondusif. Konflik berkepanjangan ini harus diupayakan penyelesaiannya dengan kepala dingin” terang Sekda menanggapi gemparnya pemberitaan yang menuding Bupati Kulonprogo Toyo S Dipo sebagai “aktor” di balik konflik tersebut.

Sebagaimana diberitakan kemarin (29/7), LSM Gerbang Desa 88 Kulonprogo mengungkapkan bahwa Toyo diduga tidak mempublikasikan surat dari Direktur Manajer PT.JMI (pemrakarsa proyek tambang pasir besi).

Menurut Ketua LSM Agustinus Widia Setyawan, gelombang protes menolak pertambangan di kalangan petani pesisir tidak akan terjadi jika surattertanggal 5 Desember 2008 yang secara rinci menjelaskan proses penambangan dari awal hingga akhir itu langsung disosialisasikan.

“Dua poin penting dalam surat itu adalah pertambangan tidak akan menggusur pemukiman warga. Jika pertambangan mencakup lahan pertanian, kedua belah pihak (penambang dan petani) akan membahas besaran biaya ganti rugi. Sayangnya, di awal sosialisasi, pihak pemkab belum cukup menguasai kedua poin ini. Akibatnya, warga pesisir ragu dan timbul penolakan” terang Agus didampingi penasehatnya, Ariawan.

Menanggapi hal itu, Sekda mengatakan kedua poin tersebut sudah tercantum dalam Peraturan Bupati No. 47/2010. Kedua poin itu juga sudah berkali-kali disosialisasikan.

Terpisah, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kulonprogo Thomas Kartoyo menambahkan, rencana pertambangan pasir besi harus dianalisa secara makro. Pasalnya, selain dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertambangan juga bakal menyerap banyak tenaga kerja lokal.

“Kami juga terus mewanti-wanti Pemkab agar lebih cermat jika hasil studi kelayakan (amdal) nanti meloloskan rencana pertambangan. Satu hal yang perlu diwaspadai yakni masalah perjanjian ganti rugi terhadap warga yang terkena dampak. Perjanjian harus diatur dalam regulasi yang jelas dan legal secara hukum. Jika sewaktu-waktu pihak penambang ingkar janji, warga dan Pemkab bisa menuntut” tegasnya.

Sementara saat hendak dikonfirmasi, Toyo tidak berada di kantornya. Sebab, rutin setiap Kamis Bupati melaksanakan tinjauan ke lapangan. (leo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s