Tahun Depan Kulonprogo “Sekarat”

Posted: August 5, 2010 in news

*Anggaran Habis Untuk Gaji PNS

Kulonprogo – Organisasi birokrasi adalah salah satu problem besar yang terus merundung pemkab Kulonprogo sejak UU No 22/1999 yang mengatur tentang otonomi daerah (otda) digulirkan. Dengan adanya UU otda, jumlah PNS di Kulonprogo membengkak luar biasa besar. Tidak heran jika semua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selalu habis porsinya dimakan untuk biaya pegawai.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo Budi Wibowo memprediksi, tidak akan ada kegiatan pembangunan di Kulonprogo di tahun anggaran 2011. Pasalnya, biaya yang dianggarkan untuk gaji PNS mencapai 417 Milyar. Padahal, Dana Alokasi Umum (DAU) yang turun dari Pusat hanya sebesar 411 Milyar. Sedangkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pusat hanya ada sekitar 50-60 juta. Sementara itu, empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkesan mandul dan belum mampu memberikan sumbangan yang signifikan bagi APBD.

“Tanpa adanya terobosan yang inovatif, kondisi Pemkab Kulonprogo tahun depan sangat mengerikan. Sebab, alokasi APBD tahun depan akan habis bahkan defisit untuk belanja rutin, termasuk didalamnya gaji pegawai” ujar Budi saat ditemui di kantornya, Kamis (5/8).

Demi mengentaskan keterpurukan itu, Budi menawarkan empat alternatif yang dapat diterapkan bagi para pengambil kebijakan di Kulonprogo. Yakni, penataan regulasi dan perbaikan sistem pendapatan, BUMD harus lebih berdaya dan menghasilkan keuntungan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menguatkan jejaring dengan Pemprov dan Pusat untuk meraih Dana Alokasi Khusus (DAK), dan terakhir investasi guna pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam kesempatan itu, Budi kembali menyinggung PDAM Kulonprogo sebagai satu-satunya BUMD yang sumbangsihnya terhadap APBD paling kecil sejak 2008. Alih-alih bisa menyumbang, hampir setiap tahun PDAM justru selalu merugi hingga miliaran rupiah. “Meski tidak sepenuhnya berorientasi pada keuntungan (profit oriented) karena menekankan pada aspek pelayanan publik, PDAM juga dituntut agar bisa meraih keutungan (profit making). Untuk 2010, PDAM tidak boleh lagi merugi. Dan tahun depan, PDAM harus memperoleh keuntungan” pungkasnya. (leo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s