Harta Rakyat Dikuras Untuk Gaji Pegawai

Posted: August 11, 2010 in news

*Tingkatkan PAD Hanya Dari Sisi Pajak dan Retribusi

Kulonprogo – Minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kulonprogo terus menjadi sorotan. Keberlangsungan pemerintahan yang terus bergantung pada aliran dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat mengindikasikan kebijakan otonomi daerah (otda) seolah dipaksakan.

Empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diharap mampu mendongkrak kemandirian pemkab terkesan mandul. PAD yang ada saat ini sebagian besar berasal dari uang rakyat yang disetor melalui pajak dan retribusi. Namun, rakyat tak dapat berharap banyak jika uang tersebut bakal dikembalikan kepada mereka dalam wujud pembangunan infrastruktur. Jangankan untuk pembangunan, membayar gaji pegawai pun napas pemkab harus tersengal-sengal.

Langkah yang diambil untuk meningkatkan PAD masih berkonsentrasi pada peningkatan pemasukan dari pajak. Saat ini pemkab telah menyusun regulasi terkait dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang tertuang dalam rancangan peraturan daerah yang diajukan ke DPRD untuk segera disahkan.

“Kami telah menyiapkan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak dan Sistem Informasi Geografis, koordinasi vertikal dengan intansi, dan pengiriman SDM magang di Kanwil Dirjen Pajak DIY,” kata Wakil Bupati Kulonprogo Mulyono mewakili Bupati Toyo S Dipo dalam rapat paripurna atas jawaban Bupati terhadap pendapat panitia khusus dan fraksi-fraksi, di Wates, kemarin.

Ditambahkan, Perda tentang BPHTB ini nantinya akan mengatur kewajiban membayar pajak di setiap transaksi atau peralihan hak atas tanah. Jika disahkan, raperda ini diyakini sangat efektif meningkatkan PAD jika wajib pajak dan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) transparan dalam menghitung pajak dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai transaksi sesuai dengan harga pasar.

BPHTB merupakan penambahan jenis pajak yang dulu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Setelah era otda, kewenangan itu berpindah kepada pemda.

“Pelimpahan kewenangan BPHTB berimbas pada turunnya pendapatan total daerah. Sebab, tidak ada lagi dana perimbangan dari pemerintah pusat dari sektor BPHTB. Namun, peningkatan atau penurunan belum dapat diketahui karena baru akan ditangani mulai Januari 2011” pungkas Mulyono. (leo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s