Kades Srikayangan Siap Dimejahijaukan

Posted: August 24, 2010 in hard news, news

*Terkait Dugaan Kasus Pungli Biaya Balik Nama

Kulonprogo – Kepala Desa Srikayangan Sentolo Sumarsono berdalih bahwa tingginya pungutan dalam pengurusan akta jual beli tanah itu untuk membayar saksi-saksi. Meski demikian, dia mengaku bersalah karena membiarkan pungutan yang tidak sesuai dan telah menerima “amplop” dari warga yang mengurus.

Pernyataan tersebut disampaikannya setelah ratusan warganya menggeruduk balai desa pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggelar rapat istimewa mengenai kasus dugaan pungli pungutan dalam pengurusan akta jual beli tanah, Jumat (20/8) malam.

“Dari salah satu pungutan sebesar Rp 400 ribu itu, digunakan untuk pungutan desa Rp 75 ribu sesuai perdes. Sisanya untuk sekdes Rp 50 ribu, kabag Rp 75 ribu, kades 100 ribu, staff 50 ribu, dan dukuh 50 ribu” jelasnya.

Mengenai tuntutan warga agar kasus pungli itu diselesaikan di meja hijau, Sumarsono mengaku siap. Bahkan dia juga bersedia melepas jabatannya kendati yang melakukan pungutan bukan dirinya sendiri.  “Kalau warga ingin saya mundur, saya siap,” ujarnya. Sebagaimana diketahui, Sumarsono kini tengah menjalani periode kedua sebagai Kades Srikayangan.

Terungkapnya kasus pungli ini berawal saat salah satu warga Dwi Ratmo (35) mengeluhkan tingginya biaya balik nama sertifikat tanah sebesar Rp 400 ribu kepada BPD. Dana itu digunakan untuk mengurus proses balik nama tanah yang baru dibelinya berikut untuk membayar saksi-saksi.

Padahal salah satu anggota BPD yang belum lama mengurus balik nama sertifikat tanah dengan luasan dan nilai jual obyek pajak (NJOB) yang hampir sama hanya dikenai biaya Rp 56 ribu.

“Kenyataannya, ada penarikan pungutan hingga delapan kali lipat. Tingginya pungutan ini atas dalih untuk membayar saksi-saksi. Semestinya tidak ada aturan besaran saksi-saksi. Apalagi prosesnya dilakukan melalui penjabat pembuat akta tanah (PPAT). Korban sendiri telah memakai saksi dari tetangga di sekitarnya” ungkap Ketua BPD Jiyono.

Sesuai dengan hasil rapat, hingga Jumat (27/8) mendatang, kasus ini dapat segera diadukan ke Kecamatan Sentolo hingga ke Pemkab Kulonprogo. Dengan demikian, pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah aparat pemdes Srikayangan ini dapat segera dikenai sanksi tegas. (leo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s