Deadline Gubernur Tidak Berpengaruh

Posted: September 22, 2010 in news

*Penyelesaian Ka Andal Terancam Molor

Kulonprogo – Sekda Budi Wibowo menegaskan, kerangka acuan analisa dampak lingkungan (Ka Andal) tidak akan disidangkan jika revisi atas dasar masukan dari tim teknis belum seluruhnya diselesaikan. Hal itu disampaikan Sekda menanggapi pernyataan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menetapkan deadline revisi Ka Andal harus selesai pada Oktober 2010.

“Kalau revisi Ka Andal belum juga selesai sampai Oktober 2010, mau diapakan lagi? Mau tidak mau, ya harus mundur lagi” kata Budi saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (22/9).

Selaku Ketua komisi analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) pertambangan pasir besi Kabupaten, Budi menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pemrakarsa proyek (dalam hal ini konsultan). “Revisi harus mencakup semua masukan dari tim teknis. Jika Ka Andal disusun secara asal, jelas masyarakat yang akan dirugikan. Kami tidak mau terjadi seperti itu” imbuhnya.

Awal Agustus lalu, Ka Andal pasir besi yang diajukan PT. Jogja Magasa Iron (JMI) dalam Rapat Tim Teknis Komisi Amdal di Gedung Binangun Pemkab dinilai tidak jelas oleh Komisi Amdal. Saat itu, tim ahli dari UGM yang tergabung dalam Komisi Amdal menyatakan dokumen Ka Andal tidak jelas terutama yang berkaitan dengan proses dan tahapan termasuk lokasi pabrik, pengangkutan pig iron sebagai produk, maupun efek-efek yang muncul.

Dalam analisis itu, juga belum banyak menganalisa dampak sosial dari gerakan penolakan terhadap penambangan dan aksi demo yang kerap dilakukan harus dirinci latar belakangnya. “Dalam revisinya, Ka Andal harus memasukkan efek-efek tersebut agar bisa dicari solusi alternatif terbaiknya. Untuk itu, revisi Ka Andal harus disempurnakan dan itu jelas butuh waktu. Bagaimana proses amdalnya bisa dinilai kalau Ka Andalnya saja tidak jelas” kata Budi.

Mengenai petani pesisir yang tak pernah surut memperjuangkan penolakan terhadap rencana pertambangan pasir besi, Budi mengatakan, pihak Pemkab terus mengupayakan pendekatan persuasif. Bahkan, pemkab telah berkoordinasi dengan Komnas HAM sebagai mediator. “Semuanya dapat berjalan dengan baik jika dilakukan dalam suasana kondusif” pungkas Budi. (leo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s