Gubernur: Bupati Segera Dialog Dengan Petani Pesisir

Posted: September 23, 2010 in hard news, news

Kulonprogo – Terus ngototnya masyarakat petani pesisir dalam menolak proyek pertambangan pasir besi adalah salah satu pekerjaan rumah (PR) yang mendesak untuk segera diselesaikan Toyo S Dipo di masa akhir kepemimpinannya sebagai Bupati Kulonprogo. Untuk itu, Gubernur DIY Hamengku Buwono X meminta Toyo lekas berdialog dengan masyarakat petani pesisir bahwa tidak akan ada penggusuran lahan petani.

“Dalam tataran lokal, pada masa-masa akhir kepemimpinannya, saya berharap Bupati Kulonprogo segera berdialog secara bijaksana kepada masyarakat pesisir” kata Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Syawalan dengan Muspida, Pejabat Pemkab, dan tokoh masyarakat Kulonprogo di Gedung Kesenian Wates, Kamis (23/9) siang.

Dalam sambutannya, Gubernur menanyakan sudahkah para pejabat menemukan kekuatan hati layaknya malaikat (the power of angel) setelah melewati bulan puasa lalu. Jika pejabat mampu membunuh napsu egonya, iman dapat menjadi pengaktual kekuatan malaikat dalam diri bagi kepentingan publik demi tercapainya pemerintahan yang bersih dan baik (clean government dan good governance).

“Dengan ‘hati malaikat’ dalam dialog yang penuh empati, saya yakin tidak akan ada lagi ‘budaya pokoke’ (di kalangan petani pesisir yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai atau PPLP). Tapi yang hadir adalah ‘budaya dialogis lewat komunikasi dua arah yang menuntut petugas lapangan agar mau mendengarkan aspirasi mereka (petani)” tegas Gubernur.

Menanggapi hal itu, Toyo mengaku siap menjalankan instruksi Gubernur. “Tidak adanya  penggusuran lahan petani dalam pertambangan pasir besi sudah tercantum dalam Peraturan Bupati (Perbup)” katanya saat ditemui seusai acara. Menurut Toyo, upaya sosialisasi secara persuasif telah berkali-kali dilakukan pihak Pemkab. “Namun, masih ada saja sebagian warga yang ‘menghasut’ warga lain agar tidak menghadiri undangan sosialisasi.

Sementara itu, Sekda Budi Wibowo mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Komnas HAM sebagai mediator antara Pemkab, pemrakarsa pertambangan, dan masyarakat pesisir. “Kami masih menunggu kepastian dari Komnas HAM. Rencananya, jawaban dari Komnas HAM akan diberikan pada pertengahan Oktober mendatang” jelas Budi. (leo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s