Pelaksanaan BOS dan DAK Disorot

Posted: September 30, 2010 in news

*Rawan Penyelewengan Tanpa Pengawasan Ketat

Kulonprogo – Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat, BOS Daerah (BOSDA) Provinsi, Bosda Kabupaten, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan diberikan ke masing-masing sekolah kembali mendapat sorotan dalam rapat paripurna pembahasan raperda tentang perubahan APBD 2010 di Gedung DPRD Kulonprogo, Kamis (30/9) siang.

Sorotan itu berasal dari Fraksi PDI P, Golkar, PKB, Demokrat, dan juga Badan Anggaran (Banggar). Tanpa pengawasan ketat, bantuan pemerintah untuk pendidikan itu rawan diselewengkan, sebagaimana banyak terjadi di sejumlah daerah lain.

“Pelaksanaan DAK dengan dana cukup besar harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku” kata juru bicara Hamam Cahyadi saat menyampaikan pandangan akhir Fraksi PKB. Dia menambahkan, persiapan yang meliputi pembentukan Tim Pengadaan, penyiapan dokumen, dan pelaksanaan lelang harus dilakukan sebaik-baiknya. “Mengingat tenggang waktu pelaksanaan APBD perubahan yang tinggal 3 bulan” katanya.

Hal senada dikatakan Ketua Fraksi PDI P Thomas Kartaya. Di sela istirahat rapat paripurna, Thomas mengatakan Disdik harus ekstra keras menanggapi pelaksanaan BOS mengingat kualitas dan kuantitas SDM yang ada belum memadai. “Sebab, sistem pelaporan pelaksanaan BOS tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Jadi, SDM yang ada harus mampu menyesuaikan pola kerja itu dalam waktu singkat” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Disdik Sri Mulatsih menjelaskan, pihaknya telah menyusun rancangan dan jadwal pelaksanaan BOS dan BOSDA secara terperinci jauh sebelum palu pengesahan Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2010 diketok. “Pelaksanaan BOS diupayakan selesai akhir tahun ini. Sedangkan pelaksanaan DAK, sesuai hasil rapat paripurna, jika belum selesai boleh dilanjutkan pada 2011” jelasnya seusai rapat.

Terpisah, Staf Umum dan Perencanaan Disdik Sugiyantoro memaparkan, BOSDA dari Kabupaten sebesar Rp 486.171.000 dan BOSDA Provinsi sebesar Rp 4.596.020.000. “Sedangkan BOS dari Pusat langsung masuk ke rekening masing-masing sekolah. Disdik hanya bertugas sebagai monev (monitor dan evaluasi)” jelasnya.

Sugiyantoro menambahkan, dana BOS dan BOSDA yang penentuannya sesuai dengan standar minimal kebutuhan sekolah itu  akan diserahkan ke 290 SD Negeri dan 59 SD Swasta, dan 38 SMP N dan 31 SMP Swasta. Sementara itu, Kabid Pendidikan Dasar Disdik Arif Prastowo tidak berada di kantornya saat hendak dikonfirmasi mengani besaran dan pelaksanaan DAK. (leo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s