PPLP Tolak MoU PA Ground

Posted: October 3, 2010 in hard news, news

*Tantang Pemkab dan PA Terjun Ke Pesisir

Kulonprogo – Warga pesisir yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) menantang pemkab Kulonprogo dan Puro Pakualaman Ngayogyokarto untuk menunjukkan letak tanah Pakualaman (PA Ground)di wilayah pesisir.

“Kalau mereka berani, silahkan terjun langsung ke pesisir. Tunjukkan yang mana itu PA Ground?” tegas Korlap PPLP wilayah Garongan Panjatan Widodo saat dihubungi METEOR, Minggu (3/10).

Sikap tegas PPLP tersebut menanggapi hasil penandatanganan nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) antara Pengageng Puro Pakualaman KGPAA Paku Alam IX dan Bupati Kulonprogo, Toyo S Dipo di kantor Wakil Gubernur DIY pekan lalu,(27/9).

Dengan MoU itu, seluruh PA Ground yang ada di wilayah Kulonprogo akan segera ditata kembali, baik peruntukan siapa yang mengelola maupun memanfaatkan. Sekda Kulonprogo Budi Wibowo menjelaskan, peruntukan dan penggunaan PA Ground di Kulonprogo kini harus melalui perijinan pemkab Kulonprogo.

“Kedepannya, warga harus mengajukan ke Pakualaman untuk peruntukan penggunan. Sedangkan untuk tujuan penggunaannya baru memohonkan ijin ke pemda” kata Budi di kantornya, kemarin.

setelah peruntukannya jelas, imbuh Budi, warga harus mengajukan hak ke pakualaman. Jadi, pemda yang mengijinkan dan pakualaman yang menyetujui. “Bahkan jika Puro sendiri yang menggunakan tanahnya itu, juga harus mengajukan ijin ke pemda untuk peruntukannya,” ujarnya.

Menurut Budi, pengguna PA Ground di Kulonprogo hingga kini tidak mempunyai alas hak (dasar bagi seseorang untuk dapat memiliki hak atas tanah). Rencananya, pemkab akan mengarahkan agar mereka memiliki alas hak.

“Hotel-hotel yang ada di Glagah akan ditertibkan dan kita mohonkan alas hak. Mengenai lahan penambangan pasir besi yang nantinya menggunakan lahan PA Ground, pemrakarsa juga harus mengajukan ijin peruntukan ke pemkab” tegas Budi.

Menanggapi hal itu, PPLP kembali menegaskan bahwa warga pesisir tidak akan mengijinkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penambangan di wilayah pesisir. “Siapa yang mengijinkan adanya pertambangan? Mereka itu hanya bikin aturan sendiri” tandas Widodo. (leo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s