*Proses Penyusunan Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Kulonprogo – Warga pesisir Kulonprogo kembali menegaskan penolakan terhadap rencana penambahan peruntukan wilayah pesisir sebagai areal penambangan pasir besi. Pasalnya, warga khawatir jika pertambangan pasir besi jadi direalisasi, akan menimbulkan kerusakan lingkungan secara besar-besaran.
Hal itu terungkap dalam acara jaring asmara (aspirasi masyarakat) yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulonprogo bersama Konsultan dari PT Puser Bumi di Gedung Binangun Komplek Pemkab Kulonprogo, Senin (9/8). Jaring asmara yang khusus menggagas zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu dihadiri oleh segenap perwakilan masyarakat pesisir dari dua kecamatan, yakni Galur dan Panjatan.
Perwakilan dari warga Bugel Panjatan Sutar (35) mengatakan, warga menginginkan wilayah pesisir sesuai dengan peruntukannya semula, yakni untuk pertanian, pemukiman, perikanan, dan pariwisata. Hal senada juga disampaikan Warsito (33), salah satu perwakilan dari warga Pleret Panjatan.
“Bagaimanapun juga, warga pesisir yang tergabung dalam PPLP tetap menolak adanya rencana pertambangan besi. Pasalnya, dengan bertani masyarakat di pesisir tetap dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi tanpa mengurangi fungsi utama pesisir sebagai daerah penyangga” terang Sutar.
Sementara itu, Kepala Bidang Sosial Ekonomi Bappeda Kulonprogo Taufiq Amrullah menuturkan, seluruh masukan dari masyarakat pesisir terkait rencana zonasi wilayah pesisir akan ditampung dan dibahas lebih lanjut.
Terpisah, salah satu konsultan penyusunan zonasi dari PT Puser Bumi saat ditemui wartawan seusai acara jaring asmara digelar, justru menunjukkan sikap yang arogan. Saat wartawan memperkenalkan diri dan hendak meminta waktu untuk wawancara, dengan nada tinggi dia juga mengaku sebagai wartawan. Bukannya memberikan informasi, konsultan tersebut justru bertindak layaknya petugas penyelidik dari kepolisian, yakni menginterogasi wartawan dengan berbagai pertanyaan. (leo)
Dindamned's Blog 